BeritaInfoJitu, Sorong-Beberapa waktu lalu, Pemprov Papua Barat Daya bersama SKK Migas membahas kawasan pemerintahan termasuk master plan tata ruang perkantoran.
Dalam acara yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel Pj Gubernur Mohammad Musa’ad mengatakan, rapat ini membahas tentang kawasan pusat pemerintahan, termasuk keberadaan sumur minyak pengeboran yang ada di lokasi pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.
“Rapat ini juga guna memastikan master plan pusat perkantoran,” katanya.
Mohammad Musa’ad juga meminta kepada instansi terkait menyurati pihak perusahaan migas dalam hal ini Petro Gas agar ada penyerahan aset jalan secara resmi.
Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Barat Daya juga mengusung konsep ramah lingkungan dalam pembangunan perkantoran Papua Barat Daya.
DLHKP Papua Barat Daya juga telah membahas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Kawasan Perkantoran Gubernur.
Kepala DLHKP Julian Kelly Kambu mengatakan, dibahasnya AMDAL, RKL, dan RPL ini maka kajian mengenai dampak lingkungan memasuki tahap akhir.
Dokumen akan segera dirampungkan mempertimbangkan saran dan masukan serta narasi yang perlu diperbaiki. Penyusunan AMDAL sudah melalui tahapan dan mekanisme, mulai dari konsultasi publik bersama masyarakat, kerangka acuan, analisa dampaknya, rencana pengelolaan, dan pemantauan.
Lokasi perkantoran gubernur akan menjadi sebuah kota terbaru yang ada dalam Ibu Kota provinsi Papua Barat Daya sekaligus menjadi daya tarik tujuan wisata. (Hs.Foto: Istimewa)
