BeritaInfoJitu, Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan moneter nasional melalui pengelolaan sumber daya emas yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Integrasi Hulu-Hilir Penguasaan Cadangan Emas Menuju Ketahanan Moneter yang Berdaulat” yang berlangsung dalam rangkaian Forum Indonesia Emas 2045 baru-baru ini.
Dalam forum tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya legalitas tambang rakyat sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat fondasi ekonomi dan ketahanan moneter Indonesia. Menurutnya, keberadaan tambang rakyat yang memiliki izin resmi akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung optimalisasi cadangan emas nasional.
Menurut Meki Nawipa, legalisasi tambang rakyat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para penambang lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan penerimaan negara.
“Dengan adanya legalitas, aktivitas tambang rakyat dapat masuk ke dalam sistem ekonomi resmi, sehingga berkontribusi langsung terhadap stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Legalitas tambang rakyat dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, sekaligus mengurangi praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan lingkungan.
Pola kolaborasi yg ditawarkan Gubernur Papua Tengah
Dalam kesempatan tersebut, Meki Nawipa mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat regulasi yang mendukung pengelolaan tambang rakyat, termasuk penyederhanaan perizinan dan pendampingan teknis bagi masyarakat. Ia menilai, selama ini banyak aktivitas pertambangan rakyat yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem ekonomi formal. Padahal, apabila dikelola secara legal dan berkelanjutan, sektor tersebut dapat menjadi salah satu penopang ketahanan moneter Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Dengan demikian sekalipun telah memiliki perijinan yg legal namun tanpa dukungam dan kolaborasi dari pemerintah pusat maka akan sia-sia apa yg ingin dicapai. BUMN dan BUMD perlu diberikan wewenang dalam berkolaborasi dgn pemerintah dalam perencanaan, pengelolaan hingga pemasaran.
FGD tersebut juga membahas pentingnya integrasi sektor hulu dan hilir dalam pengelolaan emas nasional, mulai dari eksplorasi, produksi, pemurnian, hingga penguatan industri pengolahan dan cadangan emas nasional. Strategi tersebut dinilai penting guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri.
Selain itu, para peserta forum menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Forum Indonesia Emas 2045 sendiri menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret menuju masa depan Indonesia yang lebih kuat secara ekonomi. Isu legalitas tambang rakyat pun menjadi salah satu topik penting yang mendapat perhatian luas dalam diskusi tersebut. (ck, Foto : Dok. Pribadi)
