BeritaInfoJitu, Jakarta – Survei terbaru yang dilakukan oleh Timur Barat Research Center (TBRC) mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat di Banten dan Jakarta mendukung kelanjutan proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan, kepercayaan masyarakat, serta dampak sosial, politik, dan ekonomi dari proyek tersebut.
Direktur Riset TBRC, Renvinno, dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (3/2/2025), menjelaskan bahwa survei ini dilakukan pada 18-25 Januari 2025 melalui wawancara tatap muka dengan 1.680 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling.
Dari jumlah tersebut, 1.428 orang atau 85% responden berhasil diwawancarai secara valid, dengan margin of error sebesar 2,59% pada tingkat kepercayaan 95%.
Salah satu temuan utama survei adalah bahwa 74,1% responden menilai pencabutan Hak Guna Bangunan (SHGB) PIK 2 memberikan dampak negatif terhadap iklim investasi dan perekonomian di Banten dan DKI Jakarta. Sementara itu, 17,1% responden berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak berpengaruh, dan 8,8% tidak memberikan penilaian.
Selain itu, 83,7% responden menilai pencabutan SHGB akibat masalah pagar laut sebagai keputusan yang terburu-buru dan kurang transparan. Hanya 5,6% yang menyatakan keputusan tersebut sudah tepat, sementara 10,7% tidak memberikan jawaban.
Terkait tudingan bahwa proyek PIK 2 merupakan bentuk penguasaan oleh oligarki dan asing, sebanyak 78,6% responden tidak setuju. Menurut mereka, oligarki lebih banyak menguasai sektor pertambangan, bukan sektor properti seperti PIK 2. Sementara itu, 10,2% responden percaya bahwa proyek ini merupakan bagian dari penguasaan asing dan oligarki, dan 11,2% lainnya tidak memberikan penilaian.
Survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden khawatir terhadap dampak penghentian proyek PIK 2 terhadap ekonomi dan lapangan kerja. Sebanyak 82,8% responden percaya bahwa penghentian proyek ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Banten dan Jakarta. Sementara itu, 84,6% menilai bahwa penghentian proyek akan menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan 88,8% memperkirakan dampaknya akan berujung pada berkurangnya pendapatan daerah serta pemerintah pusat.
Sebanyak 88,8% warga Banten dan Jakarta menyatakan setuju agar proyek PIK 2 tetap dilanjutkan, sementara 5,1% menolak dan 6,3% tidak menjawab.
Hasil survei TBRC ini juga sejalan dengan pendapat ulama setempat. Kiai Hasan Basri, seorang ulama asal Pakuhaji, Tangerang, menegaskan bahwa proyek PIK 2 sangat penting bagi masyarakat pesisir utara Tangerang.
“Setiap pagi saya melihat ribuan orang dari Tegal Alur hingga Tanjung Pasir masuk ke PIK 2 untuk mencari nafkah. Jika proyek ini dihentikan, dampaknya akan sangat besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas di daerah pesisir,” kata Hasan Basri.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu negatif yang dapat memecah belah warga pesisir utara Tangerang.
TBRC menyarankan agar pemerintah bersikap lebih transparan dalam menangani proyek PIK 2 guna memastikan tidak ada kepentingan tersembunyi di balik kebijakan yang diambil. Renvinno juga menekankan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus berperan strategis dalam menjaga stabilitas investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Jika proyek ini memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan untuk kepentingan nasional, maka pemerintah harus membuka semua informasi yang diperlukan kepada publik secara transparan agar tidak terjadi misinformasi yang dapat merugikan ekonomi nasional,” pungkasnya. (RR, Foto: dok.pribadi)
