BeritaInfoJitu, PPU – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaksanakan kunjungan lapangan ke Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP) IKN (16/1/2024).
Menteri PUPR meminta agar pekerjaan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri dapat selesai tepat waktu pada Juni 2024 dengan tetap mempertahankan ritme serta meningkatkan kualitas pekerjaan di lapangan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyatakan, pihaknya terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan RTJM sebanyak 36 unit bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.
“Kami juga telah menyelesaikan rumah contoh dan sudah full furnished dan diharapkan unit lainnya selesai tepat waktu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pembangunan RTJM dilaksanakan guna mendukung visi dan misi untuk menjadikan IKN sebagai forest city. Dalam hal ini, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan rumah dan kelestarian alam sekitar, khususnya melestarikan kembali fungsi hutan tropis.
“Kami juga melakukan deforestasi kawasan hijau di lingkungan RTJM dengan penanaman pohon dan tanaman secara masif serta penataan lanskap yang baik. Deforestasi ini bermanfaat untuk meningkatkan daya serap air, mengurangi resiko banjir dan berperan dalam mengurangi emisi karbon,” terangnya.
Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 71,34 persen. Rumah Tapak Jabatan Menteri mulai dibangun sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang. Area pembangunan RTJM terbagi menjadi tiga persil dengan total luasan 20,4 hektar dan jumlah unit yang akan dibangun sebanyak 36 unit rumah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Rumah Khusus, Direktur Rumah Susun, Kepala Balai P2P Kalimantan II, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur dan para penyedia jasa terkait. (HS.foto: BALAI P2P KALIMANTAN II)
