BeritaInfoJitu,Jakarta-Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024, penerapan perdagangan karbon di Indonesia harus berjalan optimal.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui oleh wartawan di acara Press conference PEVS di Jakarta, Senin (22/04).
“Carbon Trading ini program Presiden. Untuk itu akselerasi penting dilakukan sambil tetap memperhatikan arahan Presiden, yaitu membentuk ekosistem ekonomi karbon yang berintegritas, inklusif, transparan dan berkeadilan,” kata Moeldoko.
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko menyampaikan pemerintah Indonesia saat ini terus bekerja keras menurunkan deforestasi, dan sejauh ini hasilnya signifikan. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ia menyebut angka deforestasi di Indonesia pada 2022 mencapai 40,4 ribu hektar, turun dari 101,4 ribu hektar pada 2021. Angka ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.
“Hasil ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi hutan dan mengurangi deforestasi mulai berhasil,” kata Moeldoko.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan penurunan deforestasi di Indonesia akan berdampak positif terhadap perdagangan karbon. Sebab, harga kredit karbon menjadi lebih rendah, ketersediaan kredit karbon menjadi lebih berlimpah, dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perdagangan karbon meningkat. “Dengan demikian peluang Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global semakin besar,” ujar Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan perdagangan karbon salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan meningkatkan perekonomian nasional. Potensi perdagangan karbon tidak terbuka, ujar dia, tidak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. “Untuk itu optimalisasi perdagangan di bursa karbon perlu dilakukan,” jelas Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan ini mengakui ada sejumlah tantangan untuk memaksimalkan perdagangan karbon di Indonesia. Diantaranya beberapa regulasi pendukung masih belum selesai, seperti regulasi terkait perdagangan karbon luar negeri dan pajak karbon. “KSP akan mengundang kementerian/lembaga terkait untuk merampungkan soal itu,” tegasnya.
Moeldoko mengamati capaian nilai perdagangan di bursa karbon Indonesia masih jauh dari harapan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terang dia, sejak bursa karbon resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 September 2023 hingga per november 2023, nilai perdagangan karbon sebesar Rp30,7 miliar dengan volume perdagangan 490.716 ton setara karbondioksida (CO2e). “Kita harus kerja lebih untuk meningkatkannya. KSP dan OJK siap mengawal,” tutupnya. (Hs.Foto:Hs)
