BeritaInfoJitu, Wamena – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut disampaikan setelah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyatakan bahwa capaian opini WTP merupakan prestasi yang patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang. DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar setiap rekomendasi BPK dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. DPR akan mengawal seluruh rekomendasi BPK agar pelaksanaan administrasi pemerintahan semakin tertib dan akuntabel,” ujar Yos.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada BPK RI atas pendampingan serta pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang baik di tengah berbagai tantangan sebagai provinsi otonom baru.
Menurut John Tabo, sebagian besar temuan pemeriksaan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Untuk temuan yang masih tersisa, pemerintah berkomitmen menyelesaikannya sesuai batas waktu yang ditetapkan. Ia menilai opini WTP yang diraih tahun ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“WTP yang kami peroleh hari ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja lebih baik, memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” kata John Tabo.
BPK RI sendiri masih mencatat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti, termasuk pengembalian kelebihan pembayaran pada sejumlah kegiatan dan belanja modal. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga opini WTP tetap diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Keberhasilan meraih opini WTP menjadi tonggak penting bagi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru. Sinergi antara DPR, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. (ck, foto dok pribadi)
