BeritaInfoJitu,Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima audiensi dan konsultasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta – Pusat, Rabu (24/4/2024).
Audiensi dan konsultasi Kepala DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Fauzi Hasan diterima oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian (HOK) BNPP, Gutmen Nainggolan. Dalam hal ini Gutmen menerima audiensi mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.
Fauzi Hasan menyampaikan beberapa perihal isu dan kendala pelayanan publik di Kepulauan Meranti. Seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung sarana prasarana kesehatan.
Selain itu, pemenuhan Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pengajar. “Kami memohon pemberian tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah perbatasan negara khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti,” jelas Fauzi Hasan.
Ia juga menyampaikan konfirmasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan koordinasi, konsultasi, dan eksekusi pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sementara itu, dalam audiensi tersebut, Gutmen memaparkan beberapa perihal terkait tugas dan fungsi BNPP. Perihal yang pertama adalah tugas BNPP dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) dan penyusunan Rencana Induk (Renduk) PBWN- KP 2025 – 2029 sebagai Perubahan Perpres 118/2022 tentang Renduk Induk PBWN- KP 2020-2024.
Selanjutnya arah strategis pengelolaan PBWN-KP 2020-2024 dan Rencana alokasi anggaran PBWN-KP di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
“Matrik rencana aksi PBWN-KP di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 terdapat 56 kegiatan dengan besaran anggaran dari Kementerian/Lembaga terkait mitra BNPP sebesar Rp132.686.145.944,” terang Gutmen.
Gutmen menerangkan, Lokasi Khusus (Lokus) pembangunan terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti dan 4 Kecamatan. Yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.
Pada Kabupaten Kepulauan Meranti rencana alokasi anggaran tercatat sebesar Rp47.242.662.758. Selanjutnya di Kecamatan Rangsang tercatat sebesar Rp62.220.443.986; Kepulauan Rangsang Barat tercatat sebesar RP1.137.736.700; Kecamatan Rangsang Pesisir tercatat sebesar Rp19.319.668.500 dan Kecamatan Tasik Putri Puyu sebesar Rp2.765.634.000.
“BNPP akan melakukan evaluasi atas usulan program kegiatan kementerian/lembaga di wilayah Kepulauan Meranti Tahun 2024,” tutup Gutmen. (Hs.Foto: Humas BNPP)
